Biaya kesehatan yang yang terus naik membuat kesehatan menjadi suatu hal yang mewah di Indonesia. Asuransi kesehatan bisa menjadi jalan keluar untuk permasalahan biaya kesehatan yang mahal, namun asuransi yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan swasta juga masih terbilang kurang bersahabat bagi sebagian masyarakat dan memiliki persyaratan yang cukup rumit. Karena permasalahan tersebut maka lahirlah BPJS Kesehatan.
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia dengan 2 program jaminan sosial, yaitu: BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan pengganti program asuransi kesehatan ASKES dari pemerintah dan bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia minimal selama 6 bulan.
Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tanda keanggotaan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan sosial menggunakan sistem asuransi, di mana peserta diwajibkan membayar iuran sesuai dengan kelas yang dipilih. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan ditanggung oleh pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI). Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS diharapkan bisa menjadi jalan keluar atas permasalahan tingginya biaya kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.
Iuran bagi peserta BPJS Kesehatan diatur sebagai berikut:
- Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
- Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
- Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:
- Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
- Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
- Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, denda dikenakan apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap, maka dikenakan denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan ketentuan :
- Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan.
- Besar denda paling tinggi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Sumber: bpjs-kesehatan.go.id
